Palangka Raya, creatornews.id – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko Ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Percepatan Realisasi Belanja untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Serta Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) Dalam Program 3 Juta Rumah Bersama Menteri Dalam Negeri.
Kegiatan Rakor ini dilaksanakan secara virtual langsung dari Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (6/10/2025). Rakor hari ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir.
Dalam paparannya, Tomsi Tohir menyampaikan, “saya ingin menampilkan 10 Provinsi yang inflasinya tertinggi antara lain Sumatera Utara (5,32 %), Riau (5,08 %), Aceh (4,45 %), Sumatera Barat (4,22 %), Sulawesi Tengah (3,88 %), Jambi (3,77 %), Sulawesi Tenggara (3,68 %), Papua Pegunungan (3,55 %), Sumatera Selatan (3,44 %), Papua Selatan (3,42 %),”.
Sementara itu Sulawesi Barat, Sulawesi, Maluku, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, NTB, Jawa Tengah, Bengkulu, DIY, Jawa Timur, Bali, DKI Jakarta. Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Banten, NTT, Papua Tengah, Jawa Barat, Gorontalo, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara berada pada Batas Rentang Target Inflasi (1,5 % s.d. 3,5 %). Sedangkan Provinsi yang inflasinya terendah dimiliki oleh Papua Barat Daya (1,30 %), Lampung (1,17 %), Papua Barat (1,02 %), Papua (0,99 %) dan Maluku Utara (-0,17 %).
“Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi,” lanjutnya.
Selanjutnya Kabupaten dengan Inflasi tertinggi yaitu Kabupaten Deli Serdang (6,81 %), “Kalau teman-teman kepala daerah turun ke pasar dengan angka 6 ini tentunya sangat dirasakan oleh masyarakat,”.
Begitu juga dengan kota pembatasan antara 5,84 yang menjadi permasalahan hanya sedikit provinsi, hanya sedikit kota dan kabupaten yang inflasinya tinggi, “Oleh sebab itu, teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras di daerah yang merah-merah ini,”.
“Kemudian, Labuan Batu, Masaman Barat, Tembilahan, Kerinci, Aceh Tengah, Kampar, Toli-Toli, Karo, Luwuk Ini bukan daerah-daerah yang sulit untuk distribusi,” ungkapnya.
Sedangkan Kota yang mengalami Inflasi Tertinggi antara lain Pematang Siantar, Gunung Sitoli, Padang Sedempuan, Dumai, Baobau, Sibolga, Pekanbaru, Medan, Bukit Tinggi, Loksumawe, “Ini bukan daerah-kota yang distribusinya terhambat. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian kami mohon cek kembali ini”.
Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, “Pada tanggal 1 Oktober 2025 kami baru umumkan angka inflasi September 2025, dimana inflasi bulan ke bulan pada September 2025 tercatat 0,21% dengan inflasi tahun ke tahun sebesar 2,65% sehingga inflasi tahun kalender yaitu inflasi bulan September 2025 terhadap Desember 2024 adalah sebesar 1,82%”.
Sebagaimana yang diketahui pada inflasi m-to-m dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu memang di bulan September relatif sedikit lebih tinggi dibandingkan 4 bulan yang lalu.
“Namun Beberapa catatan yang bisa kami sampaikan bahwa 0,62 % dari inflasi year on year 2,65% itu disumbang oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya dalam hal ini adalah karena didorong oleh kenaikan harga emas sehingga inflasi untuk lompok perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah sebesar 9,59% secara year on year Bahkan secara mantuman, perawatan pribadi dan jasa lainnya ini mengalami inflasi sebesar 1,24% sehingga untuk mantuman memberikan andil inflasi 0,68%. Yang berikutnya adalah yang mengalami inflasi kedua terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau,” tutur Amalia.
Sebagai informasi Inflasi September 2025 Menurut Wilayah (m-to-m) sebagian besar provinsi mengalami inflasi (24 provinsi) dan 14 provinsi lainnya mengalami deflasi. Provinsi dengan Inflasi tertinggi di Pulau Sumatera yaitu Riau (1,11 %) sedangkan inflasi terendah Lampung (0,16 %); di Pulau Jawa inflasi tertinggi Jawa Timur (0,23 %) inflasi terendah Banten (0,10 %); di Kalimantan inflasi tertinggi Kalimantan Tengah (0,33 %) inflasi terendah Kalimantan Utara (0,01 %); Bali – Nusa Tenggara inflasi tertinggi NTB (0,22 %) Inflasi terendah (0,43 %); Sulawesi inflasi tertinggi di Sulawesi Utara (0,07 %) inflasi terendah Sulawesi Tenggara (0,26 %); Maluku Papua inflasi tertinggi Papua Barat (0,97 %) inflasi terendah di Papua Selatan (1,08 %).
Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah Kelompok makanan, minuman dan tembakau (0,38 %) dan memberikan andil inflasi 0,11 %. Selain itu Komoditas penyumbang utama inflasi dari kelompok ini yaitu Cabe merah, daging ayam ras dan cabe hijau. Namun ada juga beberapa komoditas Kelompok makanan, minuman dan tembakau yang menjadi peredam inflasi seperti bawang merah, tomat, bawang putih dan cabe rawit.
Secara historis di setiap bulan September 2021-2024, secara umum beras mengalami inflasi, sementara pada September 2025 beras mengalami deflasi. Ini merupakan deflasi kedua yang terjadi di Tahun ini , sebelumnya terjadi deflasi beras di bulan April 2025. Deflasi terdalam di Aceh (-5,06%) sedangkan inflasi tertinggi di Papua Selatan (0,94%).
Untuk Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Minggu pertama bulan Oktober 2025 tercatat 18 Provinsi mengalami kenaikan IPH, Sementara 20 Provinsi lainnya mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH adalah Cabe Merah, Beras dan Daging ayam ras.
10 Kabupaten / Kota dengan Kenaikan IPH Tertinggi di Luar Pulau Jawa dan Sumatera salah satunya adalah Kabupaten Katingan (Kalteng) dengan andil terbesar Cabe Rawit, Daging Ayam Ras, dan Minyak Goreng.
Pada rakor tersebut juga disampaikan terkait isu tentang turunnya kualitas beras SPHP serta temuan Ketua Komisi IV DOR RI di Gudang BULOG Ternate pada 23 September 2025 lalu. Direktur Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Nita Yulianis terkait isu di atas menyampaikan, “stok beras di Gudang BULOG adalah sebesar 3,84 Juta Ton dan pengadaan masih terus dilakukan. Sebanyak 29,99 ribu ton beras yang terdiri dari 3 ribu ton beras DN dan 26,89 ribu ton LN tergolong telah turun mutu dan sebanyak 1,45 juta ton (37,95% dari total stok) memiliki usia simpan > 6 bulan. Beras yang mengalami turun mutu akan dilakukan Reprocessing dalam rangka memperbaiki mutu beras tersebut ketika akan disalurkan,”
Selain itu Perlu koordinasi antara masing-masing mitra penyaluran agar tidak terjadi selisih paham dalam harga dan mekanisme penjualan Beras SPHP sehingga Mitra penyaluran Kios Pangan , KDKMP, dan RPK melaporkan terkait menurunnya Minat warga dalam membeli Beras SPHP akibat GPM yang dilakukan oleh TNI/POLRI. Dimana Beras SPHP yang terdapat pada GPM TNI/POLRI dijual dengan Harga setara Af gudang, sehingga menyulitkan mitra lainnya dalam menjual Beras SPHP di atas harga tersebut.
“Perum BULOG, perlu melakukan pengujian kualitas CBP secara berkala untuk Memastikan beras yang disalurkan kepada Masyarakat iayak untuk Dikonsumsi dari segi sensori dan keamanan,” ujarnya.
Pada Kegiatan Rakor juga dibahas tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah yang disampaikan Direktur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran terkait dengan Evaluasi terhadap Implementasi PBG dan BPHTB.
Dalam paparannya disampaikan baru 156 Kabupaten/Kota dari 32 provinsi yang baru mengimplementasikan dengan Perkada PBG dan BPHTB dengan Jumlah unit sebesar 49635 unit.
“Beberapa daerah yang masih belum mengimplementasikan kami berharap tentunya Sudah mengimplementasikan pada minggu minggu yang akan datang,” ucapnya.
Ada 358 daerah belum mengimplementasikan terkait dengan perkada ini, selanjutnya ada 20 daerah di seluruh Indonesia baik itu pedesaan perkotaan maupun pesisir yang sudah secara luar biasa mengimplementasikan.
“Ini dapat kita lihat yang sudah mencapai diatas 1000 untuk delineasi pedesaan itu ada di Kabupaten Banyuasin gitu 3000 lebih kemudian Kabupaten 1600 lebih kemudian Kabupaten Deli Serdang 1300 lebih kemudian Kabupaten Madiun 1200 lebih kemudian kabupaten Bandung 1200 lebih dan Kabupaten Sumedang 1100 lebih.
Selain itu di perkotaan itu ada kota Banjarmasin 3000 lebih, kota Kendari 2002, kota Jambi 1000 lebih sfan selanjutnya di deliniasi pesisir itu ada di Kabupaten Kubu Raya 5600. Selanjutnya Kabupaten Bone 2300 lebih dan Kabupaten Lampung Selatan 1300 lebih.
“Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan kami mendorong kepala seluruh pemerintah daerah untuk menganggarkan di dalam RKPD tahun 2026 sampai dengan 2029 tentunya sesuai dengan Perpres 12 tahun 2025 maupun Permendagri 10 tahun 2025”, tuturnya.
Pada kesempatan itu juga disampaikan evaluasi terkait dengan pendataan perumahan yang telah dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah. Saat ini untuk pendataan sumber pembiayaan APBD Kabupaten Kota 37 provinsi itu sudah menyampaikan laporan untuk pembangunan baru. Kemudian 14 provinsi yang sudah menyampaikan terkait dengan pembiayaan dari APBD dan 31 provinsi yang sudah laporan yang bersumber dari pembiayaan swadaya masyarakat.
Terkait dengan peningkatan kualitas atau renovasi ada 37 provinsi yang sudah menyampaikan berasal dari APBD Kabupaten Kota, kemudian 18 provinsi yang menyampaikan terkait dengan sumber pembiayaan dari APBD dan 25 provinsi yang sudah punya laporan pendataan perumahan yang bersumber dari pembiayaan kepada masyarakat.
“Sampai dengan tanggal 4 Oktober yang lalu ini sudah ada 451516 unit yang sudah direnovasi oleh yang bersumber dari APBD maupun dari swadaya masyarakat”, lanjutnya.
Sedangkan untuk pembangunan baru ada 1 Provinsi yang belum melaporkan itu yang bersumber dari APBD provinsi yaitu Bengkulu.
“Ini sudah beberapa minggu ini belum masuk laporan kepada kami Dan sudah kami umumkan juga ini di beberapa kesempatan, selanjutnya 24 Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan terkait dengan pembelahan dari APBD kemudian yang selanjutnya ada 7 Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan ini pemilihan sumber pembiayaan dari biaya sendiri atau swadaya”, pungkasnya.
Ada Beberapa poin penting disampaikan di bidang Perumahan terkait dengan program maupun kegiatan yang akan intervensi oleh pemerintah pada tahun 2026 maupun sampai dengan nanti 2029 yang akan datang.
“Jadi kepada daerah yang mengimplementasikan pembebasan PBG maupun BPHTB gratis bagi MBR tentunya ini menjadi perhatian kami nantinya apakah akan menambah BSBS, apakah akan memberikan intervensi terkait dengan penataan umum kemudian prasarana utilitas umum maupun terkait dengan pemberian dukungan sanitasi untuk perumahan termasuk juga persentase penganggaran untuk perumahan di dalam APBD, kami berharap juga tentunya daerah juga bisa melaporkan terkait dengan CSR termasuk juga itu penganggaran maupun penganggaran baik dari APBDES maupun dari APBD”, Ungkapnya.
Selanjutnya diharapkan adanya Peraturan Kepala daerah terkait dengan inovasi di bidang Perumahan, ini sesuai dengan arahan dari Sekjen Kemendagri yang akan menyampaikan beberapa program prioritas yang akan intervensi oleh pemerintah pada tahun 2026 yang akan datang.
Sahli Ekobang Yuas Elko yang mengikuti Rakor dari Ruang Rapat Bajakah menyampaikan “arahan dari Sekjen Kemendagri tadi harus disampaikan ke Gubernur.
Terkait dengan paparan dari Dirjen PKP, Yuas Elko mengatakan, “ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat, juga kepada pejabat”.
“Saya melihat di Media, bahwa di Kota Palangkaraya akan dibangun sebanyak 244 unit, mungkin ini bagian dari itu juga,” tutur Sahli Ekobang.
Sahli Yuas Elko berharap ada kolaborasi antara Pemprov dan Kota dalam melaksanakan kunjungan ke lapangan untuk mengatasi inflasi di Kalteng. (Red)
